Kebijakan Pajak Menghambat Penggunaan Bitcoin sebagai Metode Pembayaran, Kata Para Ahli
Tantangan utama bagi adopsi Bitcoin (BTC) sebagai metode pembayaran adalah kebijakan pajak, bukan keterbatasan teknologi terkait dengan skala, menurut Pierre Rochard, seorang anggota dewan perusahaan perbendaharaan Bitcoin Strive. Menurut Cointelegraph, Rochard menyoroti bahwa ketidakadaan pengecualian pajak de minimis untuk transaksi Bitcoin kecil adalah penghalang yang signifikan. Kebijakan pajak ini mengharuskan setiap transaksi BTC dikenakan pajak, yang mengurangi penggunaannya sebagai media pertukaran.
Pada bulan Desember 2025, Bitcoin Policy Institute, sebuah organisasi non-profit yang fokus pada advokasi kebijakan, mengangkat kekhawatiran tentang kurangnya pengecualian pajak untuk transaksi Bitcoin minor. Para pembuat undang-undang AS sedang mempertimbangkan untuk membatasi pengecualian pajak de minimis hanya untuk stablecoin yang dijamin dengan kolateral berlebih, yang didukung oleh setoran uang fiat atau sekuritas pemerintah jangka pendek. Proposal ini telah menghadapi kritik dari komunitas Bitcoin, yang berargumen bahwa hal itu secara tidak adil membatasi potensi Bitcoin sebagai metode pembayaran.